Cara Mengatasi Pes 2013 yang Stop Working

Cara Mengatasi Pes 2013 yang Stop Working

Penyebab masalah di atas adalah spesifikasi PC/Laptop yang kurang mempuni.Setelah memahami penyebab PES2013 Stopped Working, mari kita mengatasi masalah stopped working tersebut. Sebelum ke langkah Pertama pastikan kamu sudah punya PES 2013 nya ..... :v

oke ikuti langkah-langkah berikut ini :

1. Pastikan Pes 2013 kamu sudah terinstal PESEdit Patch

2.  Buka folder kitserver13 di C:\Program Files (x86)\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2013\kitserver13  tempat dimana kamu menginstall PES nya.

3. Cari file bernama Config.exe ,lalu klik kanan dan Run as administrator dan setting seperti di bawah ini

4. Masuk ke manager .exe di kitserver 13 ,klik kanan dan run as administrator,pilih Pes2013.exe lalu attach

5.Langkah terakhir masuk ke setting pes 2013 kamu ,lalu sesuaikan seperti di bawah ini,lalu tekan ok

6. Coba cek Pes 2013 kamu ,

NB : jika ada peringatan seperti gambar dibawah ini, pilih saja 'Ignore'. 

* SELESAI

jika cara diatas berhasil jangan lupa comment :D

Read More

KOLONIALISME INGGRIS

PERKEMBANGAN KOLONIALISME INGGRIS DI INDONESIA

Sejak tahun 1806 Inggris berusaha melemahkan kekuasaan Belanda di Nusantara. Usaha itu memuncak pada tahun 1810 dan serangan yang menentukan terjadi pada 1811. Sejak saat itu Indonesia resmi dikuasai EIC (East India Company), organisasi dagang Inggris di India Timur. 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Pusatnya berkedudukan di Batavia.

Latar belakang pendudukan Inggris adalah:

1.      Continental Stelsel yang diterapkan oleh Napoleon di Eropa (1806) dengan memblokade perdagangan Inggris di Eropa Daratan. Inggris yang tumbuh menjadi negara industri besar membutuhkan daerah pasaran yang luas. Oleh karena itu, India dan Nusantara akan dijadikan tempat pemasaran barang-barang industri Inggris.

2.      Nusantara yang praktis dikuasai Perancis (Belanda-Perancis) merupakan bahaya laten bagi kekuasaan Inggris di Asia.

Pada 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Tepatnya tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Gubernur Jenderal Jansen, pengganti Daendels, akhirnya tidak mampu bertahan dan menyerah. Akhir dari penjajahan Belanda-Perancis ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811, yang isinya:

a.       Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris.

b.      Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris.

c.       Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus.

d.      Semua hutang Pemerinth Belanda yang dahulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris.

Kapitulasi Tuntang ditandatangani oleh S. Auchmuty dari pihak Inggris dan Janssen dari pihak Belanda. Seminggu sebelumnya,( raja muda) Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkedudukan di India, secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa, sekaligus Wakil Gubernur (Lieutenant Governor) di Jawa dan bawahannya (Bengkulu, Maluku, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan). Ini berarti bahwa Gubernur Jenderal tetap berkedudukan/berpusat di Calcuta, India. Sehingga, secara politis Jawa bergantung pada kebijakan Inggris di India. Tapi dalam pelaksanaannya, Raffles berkuasa penuh di Nusantara.

Pemerintahan Raffles cenderung mendapat tanggapan positif dari para raja dan rakyat setempat, dikarenakan:

1.      Para raja dan rakyat Nusantara tidak menyukai pemerintahan Daendels yang sewenang-wenang dan kejam.

2.      Ketika masih berkedudukan di Penang, Malaysia, Raffles beberapa kali melakukan misi rahasia ke kerajaan-kerajaan yang anti Belanda di Nusantara, seperti Palembang, Banten, dan Yogyakarta dengan janji akan memberikan hak-hak lebih besar kepada kerajaan-kerajaan tersebut.

3.      Sebagai seorang liberalis, Raffles memiliki kepribadian yang simpatik. Ia menjalankan politik murah hati dan sabar walaupun dalam praktiknya berlainan.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip:

         a). Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat.

         b). Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial.

        c). Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa.

A.      KEBIJAKAN PEMERINTAHAN THOMAS STAMFORD RAFFLES   (1811-1816)

Raffles juga didampingi oleh suatu badan penasihat (Advisory Council) dalam menjalankan pemerintahannya, terdiri atas Gillespie, Cranssen, dan Muntinghe (seorang yang berpendidikan Inggris yang pernah menjadi penasihat Daendels).

Tindakan-tindakan Raffles selama memerintah di Nusantara:

a.      Bidang Pemerintahan

Prinsip-prinsip pemerintahan Raffles sangat dipengaruhi oleh pengalaman Inggris di India. Pada hakekatnya, Raffles ingin menciptakan suatu sistem yang bebas dari unsur paksaan seperti yang diterapkan oleh VOC dan Daendels.

Langkah/tindakan-tindakan Raffles:

1.      Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Setiap karesidenan dibagi menjadi beberapa distrik. Setiap distrik terdapat beberapa divisi (kecamatan), yang merupakan kumpulan dari desa.

2.      Merubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem kolonial yang bercorak barat. Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat. Akan tetapi, dalam praktiknya, penghormatan tradisional antara rakyat dan pemimpinnya sulit dihilangkan.

3.      Bupati-bupati atau pengusaha-pengusaha pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Mereka dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat.

Selain itu, Raffles juga membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Strategi itu digunakan untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Nusantara. Namun, setelah berhasil mengusir Belanda dari Hindia, ia mulai menampakkan sikap tidak tahu balas budi, dengan mulai tidak simpatik pada tokoh-tokoh yang membantunya.

Pada masa pemerintahannya, ia juga turut campur tangan dalam konflik di lingkungan Kasultanan Yogyakarta. Ia membantu Sultan Raja untuk memaksa Sultan Sepuh (Sultan Hamengkubuwana II) turun dari tahta. Setelah berhasil menurunkan Sultan Hamengkubuwana II dan Sultan Raja dikembalikan sebagai Sultan Hamengkubuwana III, dengan menandatangani kontrak dengan Inggris, yang isinya:

1.      Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwana III dan Pangeran Natakusuma (saudara Sultan Sepuh) ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam I.

2.      Sultan Hamengkubuwana II dengan puteranya, Pangeran Mangkudiningrat diasingkan ke Penang.

3.      Semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris.

b.      Bidang Ekonomi

Pandangannya di bidang ekonomi cukup revolusioner. Ia melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia dan meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa tindakannya antara lain:

1.      Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC, karena dianggap terlalu berat sehingga mengurangi daya beli rakyat.

2.      Petani diberi kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedang pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan.

3.      Menetapkan sistem sewa tanah (land rent), didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah dan para petani dianggap sebagai penyewa tanah. Maka, petani diwajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Besarnya pajak ditentukan oleh jenis dan produksi tanah yang dibagi menjadi:

1)      Kelas I, tanah subur. Pajak ½ dari hasil bruto.

2)      Kelas II, tanah setengah subur. Pajak 1/3 dari hasil bruto.

3)      Kelas III, tana tandus. Pajak 2/5 dari hasil bruto.

Tidak dilaksanakan di sekitar Jakarta (Batavia)à umumnya dimiliki swasta; dan daerah Parahiyanganà sistem tanam paksa kopi banyak menghasilkan keuntungan.

Maksud dan tujuan:

a)      Petani dapat menanam dan menjual hasil panen secara bebas à memotivasi mereka agar bekerja lebih giat sehingga lebih sejahtera.

b)      Daya beli masyarakat makin meningkat à dapat membeli barang-barang industri Inggris.

c)      Pemerintah kolonial punya pemasukan negara secara tetap dan terjamin.

d)      Memberi kepastian hukum atas tanah yang dimiliki petani.

e)      Secara bertahap untuk mengbah sistem ekonomi barang à ekonomi uang.

Menimbulkan perubahan-perubahan penting:

·          Unsur paksaan diganti dengan unsur kebebasan dan suka rela.

·           Ikatan yang bercorak tradisional diubah à hubungan perjanjian/kontrak

·           Ikatan adat-istiadat yang sudah berjalan turun temurun semakin longgar, karena pengaruh budaya barat.

Hambatan-hambatan:

1)      Keuangan negara dan pegawai-pegawai yang cakap jumlahnya terbatas.

2)      Masyarakat Indonesia beda dengan India yang sudah mengenal ekspor.

3)      Sistem ekonomi desa waktu itu belum memungkinkan untuk diterapkan ekonomi uang.

4)      Belum ada pengukuran tanah milik penduduk secara tepat à pemungutan pajak tanah mengalami kesulitan.

5)      Ada pejabat yang bertindak sewenang-wenang dan korup.

6)      Pajak terlalu tinggi à banyak tanah tidak digarap.

Sistem ini akhirnya mengalami kegagalan.

4.      Pemungutan pajak dipungut per desa. Kalau berupa uang, diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen, tapi kalau dengan beras, yang bersangkutan harus mengirimnya ke kantor residen setempat atas biaya sendiri.

5.      Meletakkan desa sebaga unit administrasi penjajahan, dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang.

6.      Penghapusan sistem monopoli.

c.       Bidang Hukum

Sistem peradilannya lebih baik daripada yang dilaksanakan Daendels à lebih berorientasi pada besar-kecilnya kesalahan. Badan-badan penegak hukum:

1.      Court of justie: di tiap residen.

2.      Court of request: di tiap divisi.

3.      Police of magistrate.

Menurutnya, pengadilan harus tunggal dan mendapat pengayoman dari pemerintah, pengadilan yang selama ini dilaksanakan oleh para bupati ditiadakan karena akan menimbulkan dualisme hukum.

d.      Bidang Sosial

-          Penghapusan kerja rodi dan perbudakan (meskipun dalam prakteknya ia melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan).

-          Peniadaan pynbank (disakiti), yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau.

e.       Bidang Ilmu Pengetahuan

-          Ditulisnya buku “History of Java”. Ia dibantu oleh juru bahasanya, Raden Ario Notodiningrat dan Bupati Sumenep, Notokusumo II. Buku ini diterbitkan di London, 1817 dan dibagi dalam dua jilid. Jilid I tentang kebudayaan Jawa dan perekonomian, jilid II tentang sejarah Jawa dan bangunan-bangunan dari zaman Hindu-Buddha di Jawa.

-          Memberi bantuan pada John Crawfurd (Residen Yogyakarta) untuk mengadakan penelitian àmenghasilkan buku “History of the East Indian Archipelago”, diterbitkan dalam 3 jilid di Edinburg, 1820.

-          Aktif mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

-          Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.

-          Dirintisnya Kebun Raya Bogor.

B.     BERAKHIRNYA KEKUASAAN THOMAS STAMFORD RAFFLES

Ditandai dengan adanya Convention of London, 1814. Perjanjian yang ditandatangani di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris, yang isinya:

1) Nusantara dikembalikan pada Belanda.

2) Jajahan Belanda, seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana, tetap di tangan Inggris.

3) Cochin (di Pantai Malabar) diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan oleh Belanda sebagai gantinya.

Perjanjian ini lahir pada masa pemerintahan John Fendall, pengganti Raffles yang baru berkuasa selama 5 hari. Raffles kemudian diangkat menjadi gubernur di Bengkulu, meliputi Bangka dan Belitung. Karena pemerintahan Raffles berada di antara dua masa penjajahan Belanda, pemerintahan Inggris itu disebut sebagai masa Interregnum (masa sisipan).

Read More